UU Pornografi Untuk Kepentingan Bangsa

{ Posted on 5:00 AM by HMI Cabang Kupang }
UU Pornografi Untuk Kepentingan Bangsa*
Ali Mocthar Ngabalin*

Disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Diskusi Publik HMI Cabang Kupang
6 Desember 2008 bertempat di Aula Utama Eltari
“Kontroversi Undang-Undang Pornografi ; Kajian Kritis Antara Budaya dan Moral”.

Pengantar
Selain nilai positif, dampak buruk globalisasi banyak pula dirasakan, derasnya arus dan akses pornografi ke dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah hal yang perlu menjadi perhatian. Selama ini, ketentuan hukum yang mengatur pornografi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU lainnya, terbukti tidak berdaya menjangkau dan menjerat tindak pelanggaran pornografi. Apalagi pornografi yang mudah dan murah di dunia maya berbasis internet.
Bahkan, aktivitas pornografi telah semakin sistimatis dan kapitalistik dalam perkembangannya. Sudah menjadi rahasia umum, siapapun bisa membuktikannya, bahwa pornografi telah merebak ke segala lapisan masyarakat tanpa menghiraukan batasan usia maupun status sosial lainnya. Dampak pornografi pun telah terbukti, dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat, salah satu faktor penyebabnya terungkap bahwa sebagian besar pelakunya melakukan hal tersebut karena sering menonton pertunjukan atau melihat gambar pornografi yang mudah diakses.

Definisi Pornografi
Perdebatan soal pornografi mucul ke permukaan tidak hanya karena nilai-nilai seksual yang menarik perhatian, akan tetapi perdebatan itu muncul untuk menentukan makna sebenarnya dari kata prono itu sendiri. Perdebatan kemudian berpura-putar pada sudut pandang objek dan subjek yang selalu saling tidak bersimpul. Sebagai contoh, Nona (nama samaran) mengatakan bahwa wanita bebas menentukan pilihan, bagaimana wanita memanjakan dirinya, bagaimana memilih pakaiannya. Wanita pakai rok mini dan jin ketat adalah haknya, asalkan si pemakai memiliki kepribadian! Kemudian di lanjutkan, sayang yah wanita yang memiliki betis indah, kalau dia tidak berhak menentukan pilihannya. Nona tadi mungkin mewakili struktur masyarakat pragawati, dan apa yang ia katakan adalah pernyataan strukturalnya. Tetapi, bagi masyarakat yang melihat si pemakai rok mini atau jin ketat tersebut akan mengatakan bahwa si pemakai teralu ‘menantang’ dalam berpakaian.
Begitu pula Naek L Tobing yang mengatakan, bahwa rubrik konsultasi seks di media massa akan membawa kebahagiaan bagi pembaca atau klien-klien rubrik tersebut. Namun, di sisi lain pembaca media massa secara umum merasakan bahwa rubrik itu adalah alat pemicu untuk meningkatkan prilaku seks. Perdebatan ini adalah perdebatan laten, yang akan selalu dijumpai kapan saja. Hal tersebut antara lain, disebabkan karena subjektivitas objek dan subjek pelaku selalu dipertentangkan. Sehingga akhirnya akan merekonstruksi nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada subjektivitas masing-masing.
Bagaimanapun, porno itu selalu diterjemahkan secara subjektif menurut konteks nilai yang berlaku di masyakat dan dalam kurun waktu tertentu, maka perdebatan-perdebatan tentang persoalan seks dan hal-hal disekitarnya, pasti di mulai dari pandangan intra-subjektif tentang makna sebenarnya dari porno yang diperdebatkan itu.
Tapi, perdebatan harus menjawab persoalan-persoalan porno berdasarkan konsensus nilai di masyarakat Indonesia mengenai makna porno itu sendiri. Paling tidak harus dapat menjawab dua hal penting, antara lain: Pertama, bahwa porno dapat menggeser konseptualisasi seks secara normatif, dimana seks sebagai ‘sesuatu yang sakral menjadi seks yang difahami sebagai komoditas’. Kedua, eksploitasi seks dalam berbagai aspek akan mengundang syahwat bagi lawan jenis, sehingga porno tidak dapat dihindari. Kedua aspek tersebut dapat membawa masyarakat pada konsekwensi prilaku seks menyimpang di masyarakat. Dan, karena itu kedua aspek tadi di pandang bertentangan dengan konsensus nilai-nilai seksualitas masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, maka konsep porno bersifat subjektif, dan bahkan intra-subjektif, dimana subjektifitas individu satu dengan yang lainnya membentuk konsep seks normatif, walaupun akhirnya konsep ini selalu berubah berdasakan derasnya perubahan yang terjadi di masyarakat.
UU Pornografi adalah konsensus masyarakat Indonesia terhadap pengertian pornografi dan segala seluk-beluknya. Di dalamnya tentu telah mengakomodasi berbagai aspirasi berbagai kelompok kepentingan. Kita sadar bangsa ini adalah bangsa yang multi kultural dan multi etnis. Tidak mungkin satu undang-undang diperuntukan hanya untuk sebagian kelompok, karena negara kita menganut sistem negara kesatuan, bukan negara distrik atau federal. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa UU Pornografi gagal menjamin kebinekaan? Apakah yang dimaksud kebinekaan disini? Apakah setiap kelompok masyarakat Indonesia perlu memiliki undang-undangan secara onotom yang mengatur soal pornografi? Lalu dimana fungsi Negara Kesatuan?

Pornografi di Dunia Maya
Pelanggaran norma susila di era teknologi dewasa ini yang paling terbanyak dijumpai adalah pelanggaran norna-norma seksualitas dan pornografi di dunia maya. Mau coba? Jalan-jalan ke yahoo.com, di sana akan ditemukan berbagai macam situs yang dapat dengan leluasa dimasuki, dalam situs-situs itu beragam jumlahnya--bahkan telah diklasifikasi dengan jelas berdasarkan jenis kepentingan.Misalnya, kalau kita ingin masuk dalam situs seks yahoo.com, maka dipersilakan memilih situs majalah, jurnal, buku, atau meneruskan ke website lain yang kebetulan konek dengan yahoo.com. Sebenarnya di yahoo.com kita bisa dapatkan apa saja, selain situs-situs erotik dan seks, tergantung apa yang ingin kita dapatkan, karena yahoo.com adalah provider dan supermarket raksasa dunia yang sangat populer dan terlengkap di dunia internet.
Selain yahoo.com ada ratusan bahkan ribuan wibsite yang sama atau mirip dengan yahoo.com ini, sebut saja beberapa yang terkenal di Indonesia seperti geogle.com, msn.com, nescafe.com, amazon.com, mailcity.com, hotmail.com, plaza.com, radnet.com. indonet.com, telkomnet.com, tempo.com, jawapos.com, satunet.com, astaga.com, detik.com dan sebagainya. Dan karena begitu murah membuat website di internet, maka website-website itu terus bertambah setiap hari.
Pelanggaran norma seks dan pornografi dalam masyarakat maya terjadi dalam skala yang tidak dapat diatasi, baik melalui penutupan jaringan-jaringan seks dan pornografi, sampai pada tingkat kebijakan. Kesulitan ini mucul karena jaringan (pintu) yang dapat mengakses seks dan pornografi begitu banyak dan luas. Pertanyaannya dari mana kita menutup jaringan-jaringan itu. Kesulitan lain, karena ternyata provider dan website juga secara langsung atau tidak, menghidupi diri mereka dan meraup keuntungan materi yang begitu banyak dari situs-situs seks dan pornografi. Sebagai contoh, di internet juga ada ratusan website yang secara spesifik menjual gambar-gambar erotik dan informasi porno. Ada yang free, namun ada yang harus membayar atau ikut member di website tersebut., contohnya http//www.playboy.com, http//www.sex.com, http//www.asiasex.com, http//www.whitehouse.com, dan sebagainya. Dan dari situs-situs itu kita juga bisa masuk kemana saja karena biasanya ada link akses yang dibuat untuk mempemudah netter menelusuri situs-situs yang diperlukan. Kita tinggal memilih gambar erotik apa saja, orang Asia, seperti jepang, Cina, Malaysia, Hongkong, Singapura, Filipina, dan Indonesia.
Sebelum booming porno di dunia maya, fenomena seks di media cetak juga tak kalau hebohnya. Apalagi di media cetak, bagaikan semut dengan gula, laris manis di sambut masyaraat. Buku-buku seperti Jakarta Undercaver, Sex in the Cost, Sex in Campus, pemerkosaan atas nama Cinta, Seks dan Kekuasaan, dan semacamnya – itu semua menghiasi conter-conter buku terlaris di toko-toko buku di kota-kota besar, beberapa diantaranya mereka justru cetak ulang berkali-kali, sebuah prestesi yang luar biasa bagi dunia penerbitan kita.
Kelahiran UU Pornografi yang sudah mulai diwacanakan sejak sepuluh tahun lalu, konteksnya sangat kuat. Apalagi ada persepsi bahwa meningkatknya kebebasan berekspresi di era reformasi telah bermuara pada maraknya pornografi dan penayangan secara terbuka hal-hal yang berbau seksual di media, hiburan dan tayangan iklan.Terbebasnya pengekangan pers yang keras semasa Orde Baru telah membuka jalan bagi bermunculannya koran, tabloid dan majalah baru, sementara media baru seperti VCD/DVD dan internet juga telah membuat materi yang jelas-jelas berbau seksual dengan mudah diperoleh seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada banyak kerisauan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, karena melihat hal-hal di atas sebagai fenomena penurunan moral publik. Salah satunya adalah fenomena penyanyi dangdut Inul Daratista yang terkenal dengan goyangan erotisnya, yang menuai kecaman, bahkan lebih dari itu. Tidak lama kemudian muncul pula penerbitan majalah Amerika ‘Playboy’ versi Indonesia pada Januari 2006. Majalah ini edisi lokal yang isinya mungkin kurang sensual dibanding aslinya, namun diserang sebagai ujung tombak penghancuran moral yang bersumber dari barat, “merek dagang pornografi global” kata Hasyim Muzadi, ketua PB NU.

Pasal-pasal kontroversial?
Undang-undang pornografi yang disahkan DPR RI pada 30 oktober 2008, terdiri dari 8 bab 45 pasal dengan lampiran penjelasan pasal per-pasal. Berdasarkan berbagai tanggapan masyarakat, ditemukan beberapa pasal yang menimbulkan kontroversial. Ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan secara singkat, antara lain:
Pasal 1 ayat (1) soal definisi pornografi, berbunyi: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”
Definisi ini dinilai masih kabur oleh banyak kalangan. Seni petunjukan atau lukisan dipandang sangat rentan dituduh melanggar pasal ini. Penilaian ini kurang tepat, karena UU pornografi sesungguhnya secara tegas telah meyebutkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan pornografi apabila di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu: kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
Dengan kata lain, larangan UU pornografi ini hanya ditujukan pada pornografi yang pengertiannya tidak mencakup tradisi budaya dan adat istiadat, termasuk seni pertunjukan ataupun lukisan.
Adapun tujuan UU ini sesuai dengan pasal 3 ayat (b) salah satunya adalah: “Menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.”
Pasal lain, yang menimbulkan kontroversi yakni pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4 ayat (1) antara lain berbunyi, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, meperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, antara lain:(a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.”
Selanjutnya, pada ayat (2) berbunyi antara lain:“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: (a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; (c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau (d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
Definisi tentang mengesankan ketelanjangan pasal 4 ini dinilai tidak jelas dan menimbulkan tafsir subjektif. Padahal di dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) diterangkan secara lugas, bahwa yang dimaksud dengan mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi dimana seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakan alat kelamin secara eksplisit. Motif expose yang menjadi masalah, karena itu berarti unsur kesengajaan yang kuat melekat pada pelaku.
Dengan demikian UU Pornografi sesungguhnya tidak melarang sesorang untuk membuat pornografi sepanjang hal itu untuk kepentingan dirinya, dan tidak disebarluaskan kepada orang lain. Dan, negara pada hakikatnya tetap menjamin kebebasan setiap warga negaranya, tetapi pada sisi lain kebebasan tersebut dibatasi untuk kepentingan orang lain.
Kemudian pasal 5 berbunyi, “Setiap orang dilarang meminjam atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). Definisi pasal ini dianggap oleh sebagian kalangan rentan digunakan negara untuk mengirim siapapun ke penjara karena dapat di tuduh, misalnya mengambil foto dari internet yang mengesankan ketelanjangan.
Terkait dengan penjelasan mengenai kontroversi pasal 4 itu, pasal 5 secara tegas melarang bentuk pornografi yang ada dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (f) untuk dipinjamkan ataupun diunduh. Apabila perbuatan meminjamkan ataupun mengunduh karya-karya foto pornografi dan sebagainya dari internet diperbolehkan, hal itu dikhawatirkan justru akan membut penyebarluasan dan penggunaan materi pornografi merebak kembali di tengah-tengah masyarakat.
Pasal lainnya, pasal 10 yang berbunyi,“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum yang menggambarkan ketelanjngan, eksploitasi seksual, persenggmaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Definisi yang menyangkut istilah eksploitasi seksual, bermuatan pornografi lainnya ini oleh sebagian pihak dinilai tidak jelas dan mengandung tafsir subjektif.
Padahal tegas-tagas dalam bagian penjelasan pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan mengesankan ketelanjangan adalah suatau kondisi seseorang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 disebutkan bahwa yang dimaksud bermuatan pornografi lainnya, antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.
Sekali lagi di tegaskan, bahwa dalam UU Pornografi ini seseroang tidak dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum sepanjang tidak menunjukkan kecabuan atau eksploitasi seksual yang jelas-jelas melanggar norma kesusilaan masyarakat.
Kemudian pasal 20 berbunyi, masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.” Pasal ini dianggap sangat berbahaya karena berpotensi memberikan peluang kepada siapapun atas nama memerangi pornografi, untuk bertindak main hakim sendiri.
Anggapan itu sama sekali tidak tepat, karena sebenarnya pasal 20 tersebut tidak berdiri sendri, tetapi terkait dengan pasal 21 yang beerbunyi: (1) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: (a) melaporkan palanggaran undang-undang ini, (b) melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, (c) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan (d) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi..
Peran serta masyarakat itu hanya sebatas melaporkan palanggaran UU pornografi, menggugat ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Peran serta tidak boleh ditafsirkan semena-mena.
Terlepas dari pandangan pro-kontra yang berkembang di masyarakat, kehadiran UU pornografi ini—disamping keberadaan UU lain yang sudah ada (KUHP, UU Pers, UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) harus dipandang upaya serius dari semua kalangan, bukan hanya pemerintah yang masih kita tunggu segera mengeluarkan PP yang bermakna political –will pemerintah yang baik untuk melindungi warganya dari ancaman pornografi global, terutama terhadap anak-anal dan kaum perempuan.

Penutup
Kami sangat menghargai semua pihak yang telah berperan aktif serta berupaya memberikan kontribusi positif atas kelahiran UU Pornografi ini, tak terkecuali mereka yang masih menyisakan pertanyaan, atau bahkan kekecewaan sekalipun. Di era demokrasi seperti sekarang ini, semua kita belajar berdemokrasi dengan sepenuh tanggungjawab. Dengan harapan demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang beradab. Sehingga apapun perbedaan kita, kita tetap saling menghormati. Tetapi, tatkala keputusan politik telah kita lakukan, maka undang-undang apapun yang telah kita hasilkan, seharusnya menjadi tanggtungjawab bersama. Sesuai dengan asas bahwa, negara kita adalah negara hukum, maka setiap warga negara terikat dengan ketentuan, hukum, dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, tanpa kecuali.
Proses pengalaman kita dalam berdemokrasi harus diakui masih tergolong singkat, karenanya sikap kedewasaan dan rasa kenegarawanan kita masih harus diuji oleh waktu yang panjang, untuk dapat melahirkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, semoga!

Terima kasih.
Wassalam...


HMI Cabang Kupang Gelar Diskusi Publik

{ Posted on 4:12 AM by HMI Cabang Kupang }


Demi menyikapi fenomena penolakan terbitnya Undang-Undang tentang pornografi yang sangat menuai kontroversi, Pengurus HMI Cabang Kupang secara inisiatif mengadakan DISKUSI PUBLIK, untuk menghimpun berbagai golongan di NTT khususnya di Kota Kupang dalam rangka menyimak dan menghimpun pemikiran-pemikiran cerdas lewat proses diskusional. Diskusi Publik yang dilaksanakan pada 06 Desember 2008 dan bertempat di Aula Utama Eltari tersebut mengangkat thema “Kontroversi Undang-Undang Pornografi ; Kajian Kritis Antara Budaya dan Moral”. Dalam diskusi publik tersebut menghadirkan 4 pembicara, salah satunya Anggota Komisi I DPR RI yang juga merupakan juru bicara PANSUS RUU APP, Bapak Ali Mochtar Nggabalin, M.Si. Selain itu, hadir juga sebagai pembicara Drs. Marsel Tupen (Kepala Biro LINMAS Prov. NTT) yang dalam kesempatan tersebut mewakili Pemerintah Provinsi NTT.

Materi yang disampaikan pada diskusi publik tersebut, diantaranya :
v Latar Belakang Rancanagan UU Pornografi Dalam Kajian DPR RI
Oleh : Ali Mochtar Ngabalin (Juru Bicara Pansus RUU Pornografi)
v Respon Pemerintah Daerah Terhadap Pemberlakuan UU Pornografi
Oleh : Pemerintah Propinsi NTT
v Demokrasi dan Tantangan DisIntegrasi Bangsa
Oleh : Departemen Hukuk dan HAM Wilayah NTT
v Konsistensi Peran Kepolisian Dalam Upaya Pengawalan dan Penerapan UU Pornografi.
Oleh : Kepolisian Daerah NTT

Diskusi Publik ini diikuti oleh berbagai elemen, diantaranya Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Akademisi dari Universitas Nusa Cendana dan Universitas Muhammadiyah Kupang, Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kalangan Aktivis LSM, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, Alumni dan anggota HMI, Guru-guru sekolah, Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas se-kota kupang serta anggota masyarakat lainnya.


TAFSIR INDEPENDENSI HMI

{ Posted on 3:42 AM by HMI Cabang Kupang }
TAFSIR INDEPENDENSI
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


A. PEDAHULUAN
Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan. Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda.
Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan obyektifitas.
Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen"sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak azasi yang pertama.
Untuk lebih memahani esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI.

B. STATUS DAN FUNGSI HMI
Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menujukan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktifitas) dalam mewujudkan (final goal). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI. Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai "kekuatan moral" atau moral forces yang senantiasa melaksanakan fungsi "social control". Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dalam rangka penghikmatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, akan dalam dinamikanya HMI harus menjiwai dan dijiwai oleh sikap independen.
Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau "agent of social change". Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet pimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok. Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebagai "duta-duta pembaharuan sosial" dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Illahi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan beradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam.
Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktifitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran. HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (hanief) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembaktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya.

C. SIFAT INDEPENDEN HMI
Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola pikir dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan "Hakekat dan Mission" organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk "Independensi etis HMI", sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi organisatoris HMI".
Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (hanief). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir dan bersikap dan berprilaku baik "hablumminallah" maupun dalam "hablumminannas" hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran.
Aplikasi dari dinamika berpikir dan berprilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui, watak dan kepribadiaan serta sikap-sikap yang :
· Cenderung kepada kebenaran (hanief)
· Bebas terbuka dan merdeka
· Obyektif rasional dan kritis
· Progresif dan dinamis
· Demokratis, jujur dan adil
Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, kontruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi partisipasi aktif, kontruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta komit pada prinsip-prinsip kebenaran dan obyektifitas.
Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah "committed" dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan maupun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan obyektifitas kejujuran dan keadilan.
Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya, maka HMI dituntut untuk mengembangkan "kepemimpinan kuantitatif" serta berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diemban selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya "prinsip-prinsip independensi HMI" maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut :
Anggota-anggota HMI terutama aktifitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.
Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.
Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang menruskan dan mengembangkan watak independensi etis dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional kewiraswastaan, lembaga-lembaga sosial, wadah aspirasi poilitik lembaga pemerintahan ataupun jalur-jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisir kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara.

D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG
Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti dari pada investasi manusia (human investment). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia kemudian akan dihasilkan HMI adalah manusia yang berkualitas ilmu dan iman yang mampu melaksanakan tugas-tugas manusia yang akan menjamin adanya suatu kehidupan yang sejahtera material dan spiritual adil makmur serta bahagia.
Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang berilmu, beriman dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI dimasa datang akan menduduki jabatan dan fungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya.
Oleh karena itu hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fungsi dan perannya dimasa kini dan masa mendatang menuntut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang.
Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktifitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalan konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang.
Wabilahittaufiq wal hidayah

--disadur dari Buku Besar HMI--

MEMORI PENJELASAN AZAS HMI

{ Posted on 3:33 AM by HMI Cabang Kupang }
MEMORI PENJELASAN
TENTANG ISLAM SEBAGAI AZAS HMI


“Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu: (QS. Al-Maidah : 3).
“Dan mereka yang berjuang dijalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif) (QS. Al-Ankabut : 69).
Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya.
Iradat Allah Subhanu Wata’ala, kesempurnaan hidup terukur dari personality manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara induvidual maupun kolektif.
Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemaham/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik.
Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika ke Tuhanan yang meliputi sikap rahmat (Pengasih), barr (Pemula), ghafur (Pemaaaf), rahim (Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya).
Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambigiutas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya mutual understanding antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami split personality.
Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi phisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1974 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesian.
Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai interest group (kelompok kepentingan) dan pressure group (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah terutangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (sabilillah) dan pembelaan mustadh’afin.
Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya.
Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (historical necessity) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk “bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada tahun 1965.
Seiring dengan kreatifitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres ke-X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar.
Orientasi aktifitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensuport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.
Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986.
Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan invonasi, internalisasi, eksternalisasi maupun obyektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan.
Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, trasedental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.

--Disadur dari Buku Besar HMI--